Kisah Pilu Indah, Guru Honorer Bekasi: Jadi Kurir Laundry hingga Menangis di Depan Baleg DPR RI
GuruBelajar.com – Ruang rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendadak hening ketika Indah Permata Sari, seorang guru honorer asal SDN Wanasari 01 Cibitung, Kabupaten Bekasi, tak kuasa menahan air mata di hadapan para wakil rakyat,Senin (2/2/2026).
Indah hadir untuk menyuarakan nasib ribuan guru honorer yang hingga kini masih terjebak dalam ketidakpastian status.Masalah utamanya klasik namun fatal: sulitnya terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Terganjal Dapodik, Gagal Ikut Tes PPPK
Dengan suara bergetar, Indah menceritakan betapa sulitnya menembus sistem administrasi pendidikan tersebut. Minimnya informasi yang turun dari dinas ke sekolah membuat banyak guru honorer tertinggal langkah.
“Sulitnya untuk masuk Dapodik itu luar biasa, Pak. Kadang informasi dari dinas tidak menyeluruh sampai ke sekolah,akhirnya kami ketinggalan info,” ujar Indah sambil menyeka air mata.
Dampaknya sangat serius. Tanpa nama yang terdaftar di Dapodik, Indah dan rekan-rekannya tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Bahkan kami terbayang-bayang akan dirumahkan. Itu yang paling sedih, Pak,” tambahnya.
Nyambi Jadi Kurir Laundry demi Bertahan Hidup
Tangisan Indah pecah sepenuhnya saat ia menceritakan perjuangannya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaji sebagai guru honorer yang jauh dari kata layak memaksanya mencari penghasilan tambahan setelah jam sekolah usai.
“Pulang mengajar, saya jadi tukang antar jemput laundry, Pak,” ungkapnya terisak.
PGRI Desak RUU Perlindungan Guru
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, yang mendampingi para guru tersebut menegaskan bahwa kondisi ini sangat menyesakkan. PGRI mendatangi Baleg DPR RI untuk mendorong segera dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru.
Unifah meminta DPR RI terus membuka pintu dialog bagi para pendidik. Ia juga menyoroti ketimpangan profesi honorer yang seolah-olah hanya menumpuk di sektor pendidikan, sementara profesi penegak hukum seperti TNI/Polri tidak memilikinya.
“Mohon jangan ditutup pintu untuk dialog. Kami dari seluruh Indonesia hadir untuk memberikan catatan demi perbaikan nasib guru,” tegas Unifah.
Sumber: diolah dari berbagai sumber
