Komisi X DPR RI Kritik Dominasi Anggaran Fisik: Desak Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas Utama RAPBN 2027
@Gambar dari DPR RI
GuruBelajar.com — Komisi X DPR RI melayangkan kritik keras terhadap arah kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang diajukan oleh pemerintah. Dikutip dari Parlementaria, DPR secara tegas meminta pemerintah untuk melakukan tinjauan mendalam dan mereformulasi rancangan anggaran agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana prasarana fisik, melainkan memberikan porsi yang jauh lebih besar terhadap kesejahteraan guru serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan nasional.
Sorotan tajam ini mencuat ke permukaan di tengah berjalannya rangkaian pembahasan pagu indikatif sektor pendidikan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Ketidakseimbangan Anggaran: Fisik Masih Mendominasi SDM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa dari hasil pencermatan terhadap usulan pagu indikatif yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), DPR menilai masih ada ketimpangan porsi yang serius.
Pemerintah dinilai masih sangat dominan menggelontorkan dana untuk pembangunan infrastruktur gedung, sementara investasi pada kualitas Manusia (SDM) pengajar di dalam ekosistem sekolah justru terpinggirkan.
💬 “Pemerintah tidak hanya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan SDM-nya. Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada. Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa juga belum terlihat. Ini yang menjadi perhatian kami,” tegas Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Temuan Komisi X: Anggaran Layanan Mutu dan Kurikulum Minim
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga membeberkan salah satu temuan ironis di dalam draf anggaran yang disodorkan oleh pemerintah. Komisi X menemukan adanya ketidakselarasan visi, di mana sebuah direktorat yang memegang tanggung jawab vital dalam menangani kurikulum pendidikan justru belum memperoleh dukungan dana yang memadai.
Secara umum, Komisi X DPR RI memberikan catatan merah pada poin-poin berikut:
- Program Layanan Mutu: Alokasi dana untuk peningkatan kualitas kegiatan belajar-mengajar masih tergolong sangat minim.
- Penguatan Kapasitas Pendidik: Kurangnya pos anggaran yang dialokasikan khusus untuk program pelatihan berkelanjutan bagi guru di daerah.
DPR Desak Pemerintah Lakukan Reformulasi Pagu Indikatif
Sebagai langkah nyata, Komisi X DPR RI secara resmi telah menginstruksikan pihak kementerian terkait untuk mengoreksi dan menyusun ulang (reformulasi) usulan pagu indikatif tersebut sebelum melangkah ke tahapan rapat kerja lanjutan bersama legislatif.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II ini memungkasi bahwa indikator kesuksesan peningkatan kualitas pendidikan sebuah bangsa tidak bisa hanya diukur dari megahnya bangunan sekolah. Hal itu wajib dibarengi secara paralel dengan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik yang layak serta penguatan kapasitas siswa secara merata.
Pembahasan intensif dipastikan akan terus dikawal oleh Komisi X guna memastikan dana amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN benar-benar tepat sasaran dan menjawab jeritan kebutuhan riil dunia pendidikan di akar rumput.
