Penugasan Kepala Sekolah Kini Berbasis Meritokrasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menetapkan mekanisme seleksi substansi, pelatihan, dan penugasan guru sebagai kepala sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 129/P/2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang menandai transformasi kepemimpinan sekolah di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkeadilan.
Seleksi dan pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) dilakukan secara akuntabel, profesional, serta berbasis meritokrasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK). Tujuan kebijakan ini adalah memastikan tersedianya calon kepala sekolah yang kompeten, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan, serta menjamin mutu penugasan guru menjadi kepala sekolah.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru bertugas menetapkan hasil pelatihan serta menerbitkan sertifikat kelulusan BCKS. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berperan mengembangkan SIM KSPSTK, menyusun soal seleksi, mengumumkan hasil seleksi, hingga melaksanakan penjaminan mutu seluruh proses.
Selain itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam koordinasi seleksi, penyediaan sarana prasarana, pendanaan, hingga verifikasi administrasi peserta. Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) yang ditetapkan pemerintah juga dilibatkan dalam menyiapkan pelatihan, menyediakan pengajar, serta melaksanakan evaluasi pelatihan BCKS.
Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap proses penugasan guru sebagai kepala sekolah dapat berjalan lebih transparan, terukur, dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Silahkan unduh lebih lengkap pada link berikut:
Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 129/P/2025
